Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengumumkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema ini menjadi landasan awal dalam mewujudkan delapan (8) Prioritas Nasional (PN) sesuai dengan Asta Cita sebagai visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Tema dan PN tersebut direfleksikan dalam sasaran utama RKP Tahun 2026 yang dirancang guna menjaga kesinambungan pembangunan nasional sekaligus mendorong percepatan transformasi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa RKP Tahun 2026 harus benar-benar selaras dengan Prioritas Nasional dan arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Wakil Menteri Keuangan menilai perlu dilakukan perubahan pola pikir dalam menyusun anggaran, tidak lagi dimulai dari belanja operasional yang bersifat rutin, melainkan berangkat dari desain program terlebih dahulu. “Kita tahu persis di dalam proses penyiapan anggaran, desain anggaran, biasanya kan bottom up. Kita harus berubah. Programnya yang duluan, bukan operasionalnya yang duluan. Mau bikin program apa, di situ ada belanja operasionalnya. Bukan operasionalnya dulu apa, baru sisa operasional adalah program. Saya minta diubah,” kata Wamenkeu Suahasil dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan RKP Tahun 2026 pada 5 Mei 2025.

RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBN 2026 bersama dengan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Keduanya akan disampaikan dalam pembicaraan pendahuluan bersama DPR yang dimulai pada 20 Mei mendatang. Dalam paparannya, Wamenkeu Suahasil menjelaskan bahwa penekanan prioritas pembangunan pada RKP tahun 2026 terdiri atas lima direktif Presiden dan program-program lain yang konkret, terukur, dan berdampak yang tersebar dalam seluruh Prioritas Nasional.

Prioritas Nasional tahun 2026 fokus kepada program kedaulatan pangan dan energi (PN 2), yang di dalamnya mencakup optimalisasi Bulog, pelaksanaan lumbung pangan, peningkatan bauran ethanol dan biodiesel, energi terbarukan, pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir, hingga pengelolaan sampah. Prioritas lainnya yakni ekonomi yang produktif dan inklusif (PN 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8). Prioritas tersebut terdiri dari program pendidikan dan kesehatan yang di dalamnya terdapat program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan renovasi sekolah, percepatan rumah sakit daerah, digitalisasi pendidikan, hingga Sekolah Rakyat. Program lainnya adalah deregulasi dan kepastian hukum, pertahanan semesta, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan hilirisasi sumber daya alam hingga optimalisasi potensi Danantara, adopsi teknologi dan inovasi, percepatan pengentasan kemiskinan melalui program tiga juta rumah hingga koperasi desa/kelurahan merah putih, serta fiskal adaptif dan stabilitas makroekonomi.

Pemerintah mulai menyusun RKP Tahun 2026 dengan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yakni pada kisaran 5,8% hingga 6,3%. Untuk mencapai target itu, konsumsi Pemerintah diharapkan tumbuh 6,8% hingga 7%. Konsumsi Pemerintah di tahun 2026 tercermin dalam APBN TA 2026 yang secara siklus masih pada tahapan penyusunan Pagu Indikatif. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, Putut Hari Satyaka, menyampaikan besaran pagu belanja Kementerian/Lembaga pada Pagu Indikatif TA 2026 kemungkinan akan bersifat baseline. Pagu Indikatif dapat dipertajam dan dimutakhirkan sejalan dengan siklus APBN. Menjelang terbitnya Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai Pagu Indikatif TA 2026, Kementerian/Lembaga agar mempersiapkan rancangan Rencana Kerja K/L yang antara lain memuat dukungan terhadap sasaran Prioritas Nasional Tahun 2026 serta memenuhi Arahan dan Direktif Presiden.