Dalam forum Global Financing Facility Country Engagement Meeting yang diselenggarakan oleh World Bank pada 7 Mei 2025, delegasi Indonesia memaparkan sistem penandaan anggaran (budget tagging) yang menjadi alat utama dalam pelacakan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berlangsung di Cape Town, Afrika Selatan, Indonesia menjelaskan hasil dari penandaan anggaran diawasi secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menteri yang ditunjuk khusus. Kondisi ini diharapkan dapat menciptakan akuntabilitas dan efisiensi anggaran. Lebih jauh, keluaran penandaan anggaran (budget tagging) dapat menjadi bahan evaluasi yang lebih tajam terhadap pengeluaran negara untuk menyusun perencanaan yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya.

Penandaan anggaran (budget tagging) telah lama dikembangkan sebagai bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran. Dalam menyusun RO, Kementerian/Lembaga menentukan penandaan (tagging) seperti dukungan terhadap Prioritas Pembangunan, tematik APBN, dan penandaan lain. Penandaan anggaran (Budget Tagging) dikembangkan sebagai alat untuk memetakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga untuk menanggulangi isu tertentu yang bersifat lintas sektor (lintas organisasi dan fungsi), seperti penanggulangan kemiskinan, gender, tujuan pembangunan internasional, dan perubahan iklim. Penandaan anggaran sendiri merupakan praktik mengidentifikasi, mengukur, dan memantau kegiatan dan pengeluaran yang relevan dengan isu-isu tertentu. Informasi yang dihasilkan dari penandaan anggaran dapat digunakan untuk analisis dan ulasan terhadap kebijakan atas isu, perencanaan atau penganggaran, atau untuk memperkuat akuntabilitas atas komitmen mengatasi isu dimaksud. Penandaan Anggaran (Budget Tagging) dilakukan pada level Rincian Output (RO). Terhadap suatu RO dapat dilakukan penandaan lebih dari 1 (satu) tema.

Global Financing Facility sendiri merupakan suatu kemitraan yang difasilitasi oleh World Bank yang bertujuan memerangi kemiskinan dan kesenjangan dengan memajukan kesehatan dan hak-hak perempuan, anak-anak, dan remaja. Upaya itu dilakukan dengan mendukung negara-negara untuk memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan akses ke perawatan melalui rencana yang diprioritaskan, pembiayaan publik dan swasta yang selaras, dan reformasi kebijakan. Dalam konteks Indonesia, Global Financing Facility pernah merilis publikasi berjudul “Strengthening Public Financial Management Systems for Better Results: Budget tagging, tracking and evaluation in Indonesia” pada 2022. Dalam terbitan itu, Global Financing Facility menguraikan pengalaman dan pelajaran yang dipetik dari keberhasilan pelaksanaan pelacakan dan evaluasi kinerja belanja dari APBN untuk intervensi gizi prioritas di Indonesia. Penandaan, pelacakan, dan evaluasi anggaran merupakan opsi yang dapat dilaksanakan dalam bentuk yang sangat mendasar, sesuai dengan undang-undang dan sistem pengelolaan keuangan publik yang berlaku. Di Indonesia, hal ini meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas multisektoral pada program penanggulangan stunting.