Pengelolaan anggaran negara merupakan fondasi utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan dana publik, Pemerintah Indonesia telah menetapkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. KMK ini merupakan turunan dari PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pengendalian, pemantauan, serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Bendahara Umum Negara (BUN). Namun, perkembangan kondisi dan kebijakan terkini menuntut penyesuaian agar pedoman tersebut tetap relevan dan adaptif.

Salah satu faktor krusial yang mengharuskan revisi terhadap KMK Nomor 466 adalah ketidakmampuan mekanisme penilaian kinerja perencanaan anggaran yang ada saat ini dalam mengakomodasi fenomena blokir efisiensi anggaran. Fenomena ini, yang pada beberapa tahun sebelumnya juga dikenal sebagai pemblokiran mandiri oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), muncul sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi belanja Pemerintah, serta sebagai konsekuensi dari kebutuhan kelengkapan data dukung untuk pengalokasian anggaran yang tepat. Hal ini tertuang pula dalam PMK Nomor 107 Tahun 2024 yang merevisi PMK Nomor 62 Tahun 2023.

Blokir efisiensi anggaran ini memiliki dampak signifikan terhadap evaluasi kinerja, khususnya pada satuan kerja (satker) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan anggaran. Namun, KMK Nomor 466 masih belum memasukkan secara komprehensif pengaruh blokir ini dalam skema penilaian kinerja, sehingga terdapat kesenjangan antara kinerja anggaran riil dengan hasil evaluasi.

Sorotan Teknis: Penilaian di Level Satker, Unit, dan K/L

Di level satker, penilaian kinerja perencanaan anggaran menggunakan indikator NKPA (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran), yang membagi penilaian menjadi dua komponen: efektivitas (75%) dan efisiensi (25%). Efektivitas diukur melalui capaian Rincian Output (RO), sementara efisiensi dihitung berdasarkan penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK), yang terdiri dari Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) dan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK), dimana kedua standar ini di-tagging pada level RO.

Masalah teknis muncul ketika RO tertentu mengalami blokir efisiensi anggaran. Meskipun capaian target RO tersebut tetap tercapai, pemblokiran membuat realisasi anggaran menjadi tidak optimal. Apabila indeks realisasi anggaran pada RO SBKK tersebut lebih dari 20% di bawah indeks SBK, maka nilai efisiensi dalam NKPA otomatis menjadi nol. Dampaknya, nilai keseluruhan NKPA satker menurun signifikan, padahal aspek efektivitas telah terpenuhi. Dengan demikian, blokir efisiensi ini mempengaruhi penilaian kinerja secara tidak proporsional dan kurang mencerminkan realitas di lapangan.

Selain itu, pada level unit Eselon I dan K/L, batas waktu pengisian capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang semula jatuh pada 28 Februari tahun berikutnya seyogianya dipercepat menjadi 31 Januari. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mengikuti KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang bertujuan menyelaraskan jadwal pelaporan dengan pengisian realisasi Hasil Kerja Utama (HKU), sehingga waktu proses evaluasi kinerja menjadi lebih efisien dan data yang digunakan dalam pengisian HKU menjadi lebih valid.

KMK Nomor 466 merupakan fondasi penting dalam memperbaiki tata kelola anggaran negara. Dengan standardisasi proses pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi, pedoman dalam KMK ini memfasilitasi koordinasi yang lebih baik dengan K/L dan pengawasan yang lebih ketat dari Kementerian Keuangan. Mekanisme penilaian kinerja yang berbasis indikator terukur juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Penggunaan sistem informasi terpadu sebagaimana yang diatur dalam KMK Nomor 466 ini memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real time, sehingga kendala dan penyimpangan dapat terdeteksi lebih cepat, serta respons yang tepat bisa segera dilakukan. Adanya mekanisme penghargaan dan sanksi berperan pula dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Selain itu, sinkronisasi antara anggaran pusat dan transfer ke daerah sebagaimana yang diatur dalam KMK ini mendukung pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Meskipun banyak kemajuan dengan pemberlakuan KMK Nomor 466, tantangan signifikan masih menghantui pelaksanaan KMK tersebut. Beban administratif di level satker dan unit Eselon I, terutama yang memiliki sumber daya terbatas, menjadi kendala serius dalam pengendalian dan evaluasi kinerja. Ketimpangan kualitas sistem informasi dalam pencapaian target capaian output di berbagai K/L juga berpotensi menurunkan akurasi dan kecepatan proses evaluasi itu sendiri. Risiko ketidakadilan dalam penilaian kinerja akibat blokir efisiensi anggaran masih kurang mendapat perhatian. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penilaian menjadi kurang akurat dan tidak mencerminkan kondisi riil. Oleh karena itu, perbaikan kebijakan yang mengeluarkan kondisi blokir anggaran dari perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran sangat diperlukan agar penilaian menjadi lebih objektif.

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan memegang peranan sentral dalam memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan transparan, adil, dan efektif. Langkah perbaikan berupa penyempurnaan KMK Nomor 466 Tahun 2023 agar lebih responsif terhadap situasi terkini – terutama terkait kebijakan blokir efisiensi anggaran – menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi dan keadilan dalam penilaian kinerja anggaran. Dengan evaluasi yang lebih tepat, diharapkan pengelolaan anggaran dapat mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Langkah perbaikan ini akan mendorong peningkatan kinerja K/L secara menyeluruh serta memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan strategis. Komitmen dan sinergi yang terus diperkuat antar pusat dan daerah melalui KMK Nomor 466 menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang lebih baik. Pada akhirnya, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Ahmad Hidayat/AAI-0303

JFAA Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Anggaran

Disclaimer: Konten ini menjadi tanggung jawab Penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Website AAI.