Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2026 dirancang untuk mendukung agenda pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato dalam rangka Penyampaian RUU APBN TA 2026 dan Nota Keuangan, 15 Agustus 2025. “Belanja Negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun. Pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun. Defisit APBN dirancang Rp638,8 trilun atau 2,48 persen PDB, ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable,” jelas Presiden.

Postur APBN 2026 dengan proyeksi pendapatan negara mencapai Rp3.147,7 triliun, atau tumbuh 9,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Target ini didorong oleh peningkatan penerimaan pajak serta optimalisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai, sementara PNBP sedikit mengalami penurunan.

“Untuk penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun itu artinya harus tumbuh 13,5%. Itu cukup tinggi dan ambisius,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers tentang RAPBN dan Nota Keuangan setelahnya.

Belanja negara juga dianggarkan meningkat, tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025 menjadi Rp3.786,5 triliun. Peningkatan belanja diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Belanja kementerian/lembaga naik signifikan sebesar 17,5 persen menjadi Rp1.498,3 triliun, sementara belanja non-K/L mencapai Rp1.638,2 triliun, naik 18 persen.

Di sisi pembiayaan, defisit APBN diperkirakan sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB. Angka ini turun 3,5 persen lebih rendah dibandingkan defisit tahun 2025. Keseimbangan primer juga diperkirakan semakin mendekati nol, dengan desain defisit primer di angka Rp39,4 triliun pada 2026.

“Kita akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat,” pungkas Bendahara Negara.

8 Agenda Prioritas dalam RAPBN 2026

“RAPBN 2026 kita utamakan pada delapan agenda prioritas,” ungkap Presiden.

Pertama, ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Pemerintah fokus mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras dan jagung, untuk menjamin stabilitas harga dan kesejahteraan petani dan nelayan. Sejumlah langkah strategis akan diambil seperti pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, penyediaan bibit unggul, alat pertanian modern, dan pembiayaan murah. 

Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.

“Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh yang mampu. Energi Baru Terbarukan adalah masa depan. Kita genjot pembangunan pembangkit, dari surya, hidro, hingga panas bumi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia,” tandas Presiden.

Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program MBG yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. Program ini sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru. 

Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, Rancangan APBN TA 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja. 

“Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, sekitar Rp757,8 triliun di tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah kita,” jelas Presiden.

Berikutnya, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Anggaran kesehatan juga diutamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan tuberkulosis, Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta meningkatkan fasilitas kesehatan.

Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Delapan puluh ribu unit KDMP telah terbentuk untuk mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, pupuk, dan layanan keuangan di pedesaan. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar KDMP dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga rendah.

“Ini adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik yang rumit, menciptakan lapangan kerja baru dan menghapus kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa. Perekonomian daerah akan berdenyut kencang dan kemandirian daerah akan semakin memperkokoh persatuan dan kemandirian bangsa,” ungkap Presiden.

Selanjutnya, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit. 

Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia. Selain itu, program 3 juta rumah rakyat terus didorong melalui berbagai skema antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa, kota, dan pesisir, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN TAs 2026 adalah 770.000 rumah. 

“APBN sebagai katalis, peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi,” pungkas Presiden.