Kesuksesan implementasi penganggaran berbasis kinerja tak dapat dilepaskan dari partisipasi aktif masyarakat.  Pertama, partisipasi masyarakat dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai preferensi publik atas tujuan program dan kebijakan yang sehingga diperoleh indikator kinerja yang jelas dan efektif dalam proses penganggaran. Pemerintah dapat gagal mengalokasikan sumber daya keuangan dengan optimal ketika indikator kinerja yang ditetapkan tidak dapat menangkap tujuan yang diinginkan oleh publik. Kedua, legitimasi dukungan publik akan meminimalkan konflik antara perwakilan politik. Temuan empiris menunjukkan bahwa warga negara dapat mendorong pemerintah untuk membuat ukuran kinerja yang tepat atas keputusan anggaran yang dibuat, meskipun partisipasi warga yang aktif memberikan komentar dan wawasan yang berharga memang akan menimbulkan kompleksitas dan tantangan dalam prosesnya.

Pemerintah dapat mendorong partisipasi warga dalam siklus penganggaran dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dengan cara yang berarti. Aksesibilitas atas informasi penganggaran pada tiap tahapannya menjadi prasyarat untuk itu.  Tantangannya, dokumen APBN yang disiapkan oleh Pemerintah merupakan dokumen teknis yang disusun secara teknokratis. UU APBN dan Nota Keuangan merupakan dokumen kompleks dengan banyak halaman, tabel, dan grafik, yang ditulis dalam bahasa yang sulit dipahami oleh banyak warga biasa. Untuk dapat berpartisipasi, warga negara harus memiliki akses ke informasi dalam bahasa dan melalui format yang dapat dipahami oleh warga biasa.

Untuk menjembatani gap tersebut, Kementerian Keuangan selaku otoritas penganggaran Pemerintah menerbitkan citizen budget (anggaran warga). Sesuai namanya, publikasi citizen budget akan bermakna jika sampai kepada warga. Untuk itu, rencana komunikasi untuk citizen budget harus memperhatikan (i) target audiens dan urgensinya; (ii) di mana dan bagaimana pesan harus dipublikasikan; (iii) saluran komunikasi apa yang harus digunakan untuk menjangkau audiens target; dan (iv) pesan yang tepat.

Kementerian Keuangan pertama kali menerbitkan citizen budget di 2012. Publikasi perdana ini berbentuk infografis yang antara lain berisi ringkasan pendapatan dan belanja, asumsi ekonomi makro, dan siklus penyusunan APBN TA 2013. Berbeda dengan Nota Keuangan yang menjelaskan APBN dalam dokumen setebal hingga satu rim, citizen budget mencoba merampingkan pesan yang ingin disampaikan oleh APBN. Citizen budget biasanya ditulis dalam bahasa yang dapat lebih mudah dipahami dan menggabungkan elemen visual untuk membantu pembaca memahami informasi yang ingin disampaikan, tanpa penyederhanaan yang berlebihan.

Untuk APBN TA 2015, Kementerian Keuangan melengkapi infografis dengan buletin yang diberi tajuk Budget in Brief. Berisi 36 halaman, terbitan ini menyediakan ruang yang lebih luas untuk berbagai informasi yang dianggap penting untuk disampaikan ke warga. Tahun berikutnya, sebagai suplemen UU APBN TA 2016, disusun Informasi APBN yang menjadi pengganti Budget in Brief. Informasi yang disajikan dalam Informasi APBN semakin kaya di tiap tahunnya.

Kebutuhan untuk transparansi APBN sejak fase pengusulan RUU APBN mendorong penyusunan rupa citizen budget baru: Advertorial RAPBN. Pertama kali disusun untuk RUU APBN TA 2020, Advertorial RAPBN berisikan angka versi RUU APBN yang memang kerap berbeda dengan angka ketika APBN disahkan. Keberadaan Advertorial RAPBN dan Informasi APBN akan memudahkan warga dalam melihat perubahan dari Rancangan UU hingga menjadi UU yang telah disetujui bersama DPR dan disahkan Presiden, yang menjadi dasar hukum tetap untuk melaksanakan anggaran negara.

Citizen Budget untuk Transparansi dan Partisipasi

Dalam Survei Keterbukaan Anggaran yang bertujuan menilai apakah pemerintah pusat di setiap negara mempublikasikan delapan dokumen kunci anggaran untuk disediakan kepada publik serta menilai apakah dan informasi dalam dokumen sudah lengkap, tepat waktu, dan bermanfaat, oleh International Budget Partnership di tahun 2023, Indonesia meraih skor 70 poin. Angka itu disumbang oleh salah satunya citizens budget. Namun demikian, citizen budget untuk APBN masih dinilai subotpimal.

International Budget Partnership selaku surveyor merekomendasikan peningkatan kelengkapan konten Advertorial RAPBN dan Informasi APBN. Pemerintah juga diminta untuk memperluas kanal diseminasi citizen budget. Ketepatan pemilihan media akan mempengaruhi efektivitas diseminasi, sesuai tujuan awal penyusunan citizen budget. Gunakan setiap kesempatan untuk mengundang warga melihat citizen budget sehingga populer dan relevan bagi mereka.

Peluang formal yang ditawarkan kepada publik untuk partisipasi yang bermakna dalam berbagai tahapan proses anggaran menjadi subjek penilaian berikutnya. Peningkatan skor transparansi anggaran Indonesia belum disertai dengan kenaikan partisipasi publik dalam tahapan Perencanaan dan Penganggaran. Skor partisipasi publik Indonesia berdasarkan Survei Keterbukaan Anggaran masih berada di level belum memadai.

Usaha Kementerian Keuangan yang telah menyediakan mekanisme konsultasi publik selama penyusunan anggaran dan konsultasi elektronik pada saat implementasi anggaran perlu diikuti langkah prioritas berikutnya. Pelibatan organisasi masyarakat sipil atau anggota masyarakat mana pun dalam penyusunan anggaran masih dapat diperluas mekanismenya. Komunitas yang rentan dan kurang terwakili perlu mendapat perhatian lebih. Sementara itu, lembaga legislatif sebagai mitra Pemerintah yang juga memiliki hak budget dapat membuka ruang bagi anggota organisasi masyarakat atau masyarakat sipil untuk mengikuti dengar pendapat tentang proposal anggaran sebelum diberikan persetujuan.