Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 disusun dengan mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri” sebagai langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema ini sejalan dengan fokus penganggaran untuk tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat, semata-mata untuk mencapai pertumbuhan berkualitas. RKP Tahun 2027 membawa semangat transformatif dengan memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan melalui program yang tajam dan berdampak untuk menjawab tantangan dan peluang ekonomi di tengah ketidakpastian global. Transformasi ini direfleksikan dalam implementasi delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagaimana arahan Bapak Presiden dalam Taklimat 8 April 2026.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut bahwa pemerintah berupaya terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang aktif sejak awal tahun. Pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi tetap terpelihara. Inflasi dinilai masih terkendali, kondisi fiskal dan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia tetap kuat, serta stabilitas harga BBM bersubsidi tetap terjaga untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga tetap kuat.

“Kita perlu melakukan refocusing terhadap belanja-belanja yang lain dan itu sudah kita lakukan. Dengan upaya refocusing, upaya pengendalian belanja, upaya mendorong pendapatan, maka defisit fiskal kita bisa kita jaga di 2,9 persen di tahun ini. Dan mudah-mudahan ini sebagai basis yang kuat bagi perencanaan kita di 2027 ke depan,” ungkapnya.

Pemerintah mengungkapkan bahwa pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga (K/L) TA 2027 sebesar Rp1.370,3 triliun. Sekitar 45,7% atau Rp625,28 triliun di antaranya dialokasikan untuk mendukung PKPN. “Meskipun ini lebih kecil, namun ini sudah mencakup PKPN sebesar Rp625 triliun,” Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka menyampaikan dalam sesi panel diskusi Rakorbangpus RKP Tahun 2027 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).  

Putut mengungkapkan, alokasi Pagu Indikatif K/L TA 2027 memang difokuskan untuk memenuhi PKPN dan belanja pendukung fondasi PKPN, selain belanja lain yang sifatnya wajib. Rilis Pagu Indikatif menjadi dasar bagi K/L untuk menyusun Renja K/L TA 2027. Penyusunan Renja K/L dilakukan dengan memperhatikan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2027, serta Arah Kebijakan Fiskal dan Pokok-Pokok Kebijakan Belanja K/L TA 2027.

Nantinya, Renja K/L tersebut akan ditelaah dalam forum Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting), antara K/L, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan. Bersamaan dengan itu, K/L juga menyusun rancangan RKA-K/L. Dalam proses ini, Pengguna Anggaran di K/L menjadi sentral dalam penerapan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk mewujudkan penganggaran berbasis kinerja dan belanja yang lebih berkualitas untuk tahun 2027.