Kementerian Keuangan terus melakukan transformasi birokrasi sebagai upaya perbaikan terus-menerus mesin birokrasi pemerintahan di bidang keuangan negara. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, menyampaikan bahwa transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan terbagi menjadi tiga pilar yang selaras dengan kebijakan yang telah dicanangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara nasional. Tiga pilar tersebut adalah transformasi di bidang SDM aparatur, organisasi, dan sistem kerja. Di bidang SDM aparatur, konsolidasi telah dilakukan untuk simplifikasi 23 jabatan fungsional menjadi 4 jabatan fungsional saja: Analis Keuangan Negara; Pengawas Keuangan Negara; Pelelang; dan Penilai.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara menjadi payung hukum konsolidasi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara. Beleid tersebut diundangkan dalam rangka melaksanaan transformasi tata kelola jabatan fungsional, mendukung sistem organisasi yang lincah dan dinamis, mengembangkan karier serta meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di bidang keuangan negara. Klasifikasi jabatan fungsional di Bidang Keuangan Negara disimplifikasi ke dalam rumpun akuntan dan anggaran.

Salah satu jabatan fungsional hasil konsolidasi, Analis Keuangan Negara, akan menjadi nomenklatur jabatan baru bagi jabatan fungsional Analis Anggaran, bersama 13 jabatan fungsional lainnya. Ruang lingkup kegiatan Analis Keuangan Negara adalah kajian, analisis, dan perumusan kebijakan strategis keuangan negara serta pengembangan manajemen pengetahuan. Analis Keuangan Negara akan melakukan kegiatan analisis Keuangan Negara pada bidang fiskal dan sektor keuangan, perencanaan dan penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, perbendaharaan, kekayaan negara, penilaian, lelang, hubungan keuangan pusat dan daerah, pembiayaan dan risiko keuangan, pembinaan profesi keuangan, atau investasi pemerintah dan pengelolaan dana. Analis Keuangan Negara berkedudukan pada Instansi Pemerintah, bukan hanya Kementerian Keuangan, sehingga masih analog dengan kondisi Analis Anggaran saat ini.

Dengan perubahan ini, Kementerian/Lembaga dapat melakukan penyesuaian nomenklatur jabatan Analis Anggaran menjadi Analis Keuangan Negara dalam dua tahun. Angka Kredit yang diperoleh dari kinerja sebagai Analis Anggaran ditetapkan sebagai Angka Kredit Analis Keuangan Negara sesuai jenjang jabatan. Dalam kondisi peralihan ini, PNS yang dilakukan perubahan nomenklatur tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan jenjang jabatan jabatan fungsional yang diduduki sebelumnya sampai dengan muncul peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak kepegawaian terkait.

Unduh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara.